“Seluruh rangkaian itu semestinya tidak terjadi. Manakala kita secara sungguh-sungguh mengelola kemampuan keuangan dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun,” ujar Dedi.
Ia menilai struktur anggaran pemerintah saat ini masih belum ideal, terutama karena porsi belanja untuk penyelenggara negara dinilai terlalu besar dibandingkan dengan alokasi untuk kebutuhan publik.
“Kuncinya cuma satu. Di negara lain jatah penyelenggara negaranya cuma sedikit, sehingga uang untuk kepentingan rakyat lebih banyak. Di kita ini, jatah untuk penyelenggara negaranya kegedean,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Dedi menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi dan realokasi anggaran agar belanja pemerintah lebih tepat sasaran dan berpihak pada masyarakat.
Menurutnya, langkah penyesuaian anggaran di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menunjukkan hasil, terutama dalam hal transparansi dan distribusi dana.
