Larangan tersebut berlaku untuk seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari tingkat pemerintah provinsi hingga pemerintah daerah paling bawah.
“Gubernur melarang seluruh aparat dan jajarannya, baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga RT dan RW untuk meminta THR ke berbagai lembaga swasta termasuk ke pabrik-pabrik,” kata Dedi.
Meski demikian, ia menegaskan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tetap dapat memperoleh dukungan melalui mekanisme resmi, seperti penyaluran zakat.
Menurutnya, warga tidak mampu berhak menerima bantuan melalui lembaga pengelola zakat sebagai bagian dari penyaluran hak mustahik. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
