JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Jalan Mohammad Toha, Kota Bandung, Jumat (24/10/2025).
Dalam kunjungan tersebut, KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi meminta BPK untuk melakukan pendalaman terhadap alur kas Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat. Langkah ini dilakukan guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
“Jadi yang menilai apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat, yang harus menyatakannya adalah BPK karena mereka punya kewenangan melakukan audit,” tegas KDM.
Menurut Dedi, audit dari BPK akan menjadi tolok ukur apakah Pemprov Jabar memiliki perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik.
“Saat ini audit keuangan Pemprov Jabar oleh BPK sedang berjalan dan rutin dilakukan. Dari situ akan terlihat apakah Pemprov Jabar memiliki perencanaan keuangan yang baik, serta pengelolaan keuangan yang benar, baik dari sisi pendapatan baik dana transfer dari pusat maupun pendapatan asli daerah,” paparnya.
Ia juga menekankan bahwa BPK berperan penting dalam menilai efektivitas belanja daerah agar benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
