Untuk mendukung percepatan penanganan, KDM meminta rencana teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Perum Jasa Tirta (PJT) II, baik untuk sisa anggaran 2025 maupun untuk program tahun 2026. Ia menekankan pentingnya keselarasan perencanaan agar penataan DAS berjalan optimal.
KDM juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran dengan memaksimalkan penggunaan peralatan milik daerah dibandingkan menggarap proyek normalisasi berskala besar.
“Salah satu bentuk komitmen kami adalah membeli alat berat sebanyak-banyaknya. Kalau beli alat kami sanggup. Dengan alat, operator, dan BBM yang cukup, efisiensinya bisa mencapai 70 persen,” jelasnya.
Terkait penertiban bangunan liar di sepanjang aliran sungai, KDM menegaskan bahwa tindakan akan dilakukan secara terukur dengan dukungan pengamanan Marinir dan pendampingan penuh dari Pemprov Jabar.
“PJT II supaya memasang patok bersama PSDA dikawal tim Provinsi Jawa Barat. Dinas SDA Jabar sudah punya kerja sama dengan Marinir sehingga pengawasan dan pengamanan bisa berjalan efektif,” katanya.
