“Kita mulai dari daerah yang siap. Ada sekitar 30-40 barak disiapkan untuk siswa yang terindikasi sulit dibina. Mereka akan dibina selama enam bulan penuh tanpa sekolah formal,” jelasnya.
Program ini bersifat kolaboratif antara Pemdaprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota. Siswa akan dijemput langsung oleh TNI ke rumah, setelah disepakati oleh sekolah dan orang tua.
Di sisi lain, KDM menekankan pentingnya standarisasi rekrutmen guru, pelatihan karakter, dan larangan kegiatan yang membebani orang tua seperti study tour dan wisuda. Ia juga mengimbau agar siswa tidak lagi menggunakan sepeda motor.
“Harus ada Surat Keputusan Bersama antara Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk mengatur hal ini secara resmi,” tegasnya.
Sorotan tajam juga diberikan pada penyaluran dana hibah untuk yayasan pendidikan yang dinilai tidak merata dan rawan penyimpangan. KDM menghentikan sementara bantuan hibah hingga proses verifikasi selesai dilakukan.
