Pemprov Jabar berkomitmen untuk memastikan semua warga yang terdampak penertiban bangunan liar akan menerima haknya.
KDM menegaskan, proses verifikasi data tetap dilakukan untuk menjangkau warga yang mungkin belum tercatat pada tahap penyaluran awal bantuan kontrakan tersebut.
Kepastian Hukum Sengketa Tanah PJT dan Kades Wadas
Selain penyelesaian masalah hunian, fokus Pemprov Jabar beralih pada upaya penegakan hukum terkait kasus dugaan sengketa tanah PJT di wilayah tersebut.
Kasus ini melibatkan ancaman yang diterima oleh Kades Wadas dari pihak yang mengklaim sebagai ahli waris sah.
