Sebagai solusi, Dedi mengusulkan subsidi biaya PNBP, khususnya dalam proses balik nama kendaraan yang selama ini kerap menjadi hambatan.
“PNBP bisa tidak disubsidi dulu sama kita? Supaya nanti ke depan mereka rutin bayar tiap tahun. Daripada macet, lebih baik disubsidi sekarang,” kata Dedi.
Menurutnya, langkah tersebut bisa menjadi investasi jangka panjang bagi pendapatan daerah. Dengan memberikan insentif di awal, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.
Dedi bahkan membuka kemungkinan pengalokasian anggaran khusus untuk kebijakan tersebut, selama tidak bertentangan dengan aturan keuangan daerah.
“Kalau harus mengeluarkan subsidi, misalnya dari Rp8 triliun kita korbankan Rp500 miliar untuk itu, kenapa tidak,” ujarnya.
