Dedi menjelaskan, meskipun sekolah negeri telah otomatis bebas biaya, namun keterbatasan daya tampung menyebabkan sebagian warga miskin harus menempuh pendidikan di sekolah swasta. Oleh karena itu, subsidi pendidikan juga akan dialokasikan untuk sekolah swasta, khusus bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
“Negeri memang sudah gratis, tapi tidak semua warga miskin bisa masuk negeri. Karena itu, kami jamin juga pendidikan gratis di sekolah swasta,” imbuhnya.
Rapat bersama Banggar DPRD Jabar tersebut juga membahas pergeseran dan realokasi anggaran. Beberapa pos belanja yang ditingkatkan mencakup pendidikan, infrastruktur, kesehatan, serta penanganan bencana, sampah, dan lingkungan hidup.
“Sebagaimana rekomendasi Pansus LKPJ, anggaran difokuskan pada belanja strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penanganan lingkungan,” pungkas KDM.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperluas akses pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus memperkuat pilar pembangunan manusia. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
