“Artinya uangnya masih kurang. Dari mana menutup kekurangannya itu? Kami menunggu dana transfer pusat dan pendapatan Provinsi Jawa Barat,” jelasnya.
Dedi juga menyebutkan bahwa di bawah kepemimpinannya, belanja publik meningkat hampir 1.000 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan komitmen pemerintah provinsi untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan masyarakat secara terbuka.
“Transparansi ini bukan sekadar formalitas, tapi bentuk pertanggungjawaban agar masyarakat tahu setiap rupiah uang daerah digunakan untuk kepentingan mereka,” tegasnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
