“Persoalan UMK itu tiap tahun jadi masalah. Bahkan pemerintah sering kali terpaksa menetapkan upah yang tidak rasional,” kata Dedi usai menghadiri forum Apindo yang juga dihadiri Menteri Ketenagakerjaan.
Dedi menilai pendekatan sektoral akan lebih adil dan objektif karena mempertimbangkan jenis usaha, bukan lokasi.
“Sektor kimia, energi, dan pertambangan misalnya, diberi upah yang sama di manapun berada. Begitu juga dengan sektor garmen atau makanan dan minuman. Jadi, tidak ada lagi upah yang dijadikan alat politik, apalagi menjelang pilkada,” ujar Dedi.
Dedi menyoroti praktik politisasi dalam penetapan UMK yang kerap menjadi beban kepala daerah.
