Ia lalu membandingkan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Dedi menyebut Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemprov Jabar hanya sekitar Rp 500 ribu, dengan kewajiban pembayaran kegiatan mencapai Rp 629 miliar. Sementara itu, Pemkab Bekasi masih memiliki dana mengendap lebih dari Rp 300 miliar.
“Artinya kaya, tabungannya banyak. Saya jangankan tabungan sudah minus Pemprov Jabar. Itu bedanya. Tapi giliran angkat sampah nggak mau, kita lagi pemprov yang bayar Rp 7 miliar,” candanya.
Selain mewajibkan hunian vertikal di kawasan industri, Dedi juga meminta penataan ulang rencana pengembangan perumahan dan permukiman di Kabupaten Bekasi.
Ia mengusulkan pembangunan vertikal dimulai dari Meikarta dan diperluas ke kawasan lain.
