JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akselerasi pembangunan daerah tidak akan terhenti meskipun kondisi fiskal tengah tertekan oleh defisit anggaran dan penurunan pendapatan daerah. Pemerintah memilih menjaga keberlanjutan proyek strategis sebagai instrumen utama menopang konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut defisit yang terjadi merupakan konsekuensi dari meningkatnya kebutuhan belanja pembangunan di tengah melemahnya sejumlah sumber pendapatan, terutama Dana Bagi Hasil (DBH) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terdampak perlambatan industri otomotif nasional.
“Hari ini kita tahu kondisi bisnis motor dan mobil turun, sementara kebutuhan pembangunan meningkat. Defisit itu tidak bisa dihindari. Tapi pembangunan tidak boleh berhenti,” ujar Dedi usai Rapat Evaluasi Pembangunan Tahun 2025 di Gedung Pusat Kebudayaan, Jalan Naripan, Kota Bandung, Selasa (30/12/2025).
Ia menegaskan, Pemprov Jabar bersama DPRD memilih pendekatan adaptif dalam menghadapi tekanan fiskal, dengan mengatur ulang prioritas belanja tanpa mengorbankan proyek infrastruktur yang dinilai berdampak langsung terhadap mobilitas dan ekonomi warga.
Pada tahun 2026, fokus pembangunan tetap diarahkan pada infrastruktur strategis. Sejumlah proyek yang dipastikan berlanjut antara lain penyelesaian Penerangan Jalan Umum (PJU) terintegrasi, pembangunan jembatan skala besar di Kabupaten Karawang dan kawasan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, serta pembangunan flyover Bulak Kapal di Kota Bekasi.
