JABARNEWS | DEPOK – Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo mengatakan, sampai saat ini belum mendapat informasi resmi soal wacana jalan berbayar yang dilontarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).Jalan Margonda diterapkan berbayar sebagai solusi mengatasi kemacetan yang tiap hari terjadi.
Menurutnya, program itu bukan ide yang ngawur. Hanya saja harus diperhatikan dulu kesiapannya. “Itu boleh saja dan rencana bagus, tapi harus dipikirkan solusi lainnya bagaimana,” kata Hendrik dikutip dari radardepok pada Senin (16/4/2018).
Kata dia, penerapan Jalan Margonda berbayar ini harus disiapkan adalah soal alternatif jalan lain untuk pengguna non berbayar. Jika jalur Jalan Margonda dibuat pemisahan antara berbayar dan non bayar maka akan sangat mustahil. “Sudah ada jalur alternatifnya belum? Lalu bagaimana soal kajiannya?,” tanya Hendrik.
Dia menuturkan, ERP di Margonda hanya akan membuat kemacetan baru di titik lain. Karena pengendara lain akan mencari alternatif jalan yang tidak berbayar. “Ini hanya memindahkan kemacetan saja. Margonda bisa jadi tidak macet, tapi kemacetan bisa jadi ada di titik lain,” ungkapnya.(Yfi)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
