JABARNEWS | BANDUNG – Langkah strategis Wali Kota Bandung M. Farhan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat apresiasi tinggi dari Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., M.T.
Ia menilai, kolaborasi tersebut merupakan sinyal kuat bahwa Pemerintah Kota Bandung berkomitmen membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Upaya deteksi dini terhadap potensi penyimpangan disebutnya sebagai fondasi penting untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong reformasi birokrasi yang bersih dari praktik korupsi.
Langkah Progresif Wujudkan Pemerintahan Bersih
Menurut Susanto, kerja sama antara Pemkot Bandung dan KPK bukan hanya sekadar simbol, melainkan langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan sejak dini, dengan memperkuat sistem dan budaya integritas di seluruh lini birokrasi.
“Langkah Wali Kota menggandeng KPK untuk melakukan deteksi dini merupakan upaya strategis dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini menjadi bagian dari upaya pencegahan agar seluruh perangkat daerah memahami batasan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Susanto dalam talk show di Radio Sonata, Bandung, Kamis (23/10/2025).
Ia menambahkan, upaya ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama setelah sejumlah kasus hukum yang sempat menimpa pejabat di lingkungan Pemkot Bandung memengaruhi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK.
Reformasi Birokrasi Berbasis Good Governance
Lebih lanjut, Susanto menegaskan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada tataran administratif semata. Ia menilai, semangat good governance dan clean government harus benar-benar diterapkan dalam setiap aspek pelayanan publik.
“Seluruh pelayanan publik harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar masyarakat mendapatkan layanan yang optimal, adil, dan profesional,” tuturnya.
Ia menekankan bahwa setiap warga Kota Bandung berhak memperoleh pelayanan yang setara tanpa diskriminasi. Karena itu, peningkatan kualitas aparatur dan pengawasan internal menjadi kunci agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud secara berkelanjutan.
Kolaborasi Pemerintah, DPRD, dan Masyarakat Jadi Kunci
Selain menyoroti pentingnya integritas birokrasi, Susanto juga menilai bahwa penyelesaian berbagai persoalan perkotaan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Ia menyoroti sejumlah tantangan klasik Kota Bandung, seperti kemacetan, penanganan sampah, dan banjir, yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Membangun Kota Bandung tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, insyaallah berbagai persoalan kota dapat diselesaikan,” ujarnya optimistis.
Dengan memperkuat sinergi antara DPRD, Pemkot, dan masyarakat, Susanto yakin setiap kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Pendekatan Humanis dan Partisipasi Publik
Dalam sesi diskusi yang sama, Susanto turut menanggapi pertanyaan warga terkait penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Ia memastikan bahwa Satpol PP Kota Bandung senantiasa melibatkan unsur TNI dan Polri dalam setiap kegiatan penertiban untuk menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat.
“Kami selalu mengingatkan agar pendekatan yang dilakukan bersifat humanis. Salah satu contoh pendekatan yang baik adalah sistem penertiban bertahap, seperti pemberian kartu kuning hingga kartu merah bagi pelanggaran berulang. Ini bisa menjadi inspirasi penerapan di Bandung,” ungkapnya.
Susanto juga mengajak warga agar berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Ia menekankan pentingnya partisipasi masyarakat melalui kanal pelaporan resmi maupun media sosial, karena petugas di lapangan memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh wilayah.
“Jika kita bersama-sama menjaga lingkungan dan menegakkan aturan, maka citra Bandung sebagai Kota Kembang yang tertib, indah, dan nyaman akan kembali terwujud,” ujarnya menutup pembicaraan.
Integritas sebagai Pondasi Bandung yang Maju
Langkah Pemkot Bandung menggandeng KPK menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dukungan DPRD serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan transformasi birokrasi di Kota Bandung. Dengan kolaborasi yang erat, transparansi yang kuat, dan semangat kebersamaan yang tinggi, Bandung diharapkan mampu melangkah lebih mantap menuju tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan dipercaya publik.(Red)
