Toha mengingatkan, apabila fungsi tersebut tidak dijalankan maksimal, maka kepercayaan publik bisa menurun. “Kalau tidak tepat sasaran ya akhirnya bisa muncul rasa kurang percaya, curiga, atau ragu-ragu,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik (KIP), terutama terkait dokumen seperti APBD. Menurutnya, APBD harus dipandang sebagai dokumen publik yang bisa diakses masyarakat luas, bukan sekadar dokumen internal pemerintah.
“Kalau APBD itu dokumen publik, maka perumusan dan perencanaan anggaran bisa lebih tepat sasaran,” tuturnya.
Toha berharap DPRD tidak terjebak pada hal-hal pragmatis, melainkan fokus pada hasil nyata bagi masyarakat. “Mudah-mudahan DPRD tidak selesai dengan hal-hal yang sifatnya pragmatis, tapi fokus pada hasil nyata untuk masyarakat,” pungkasnya. (Mul)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
