“Cicilan rata-rata mencapai Rp44 juta per bulan, hanya untuk apartemen atau rumah kontrakan di Bandung,” ujarnya.
Pernyataan Iswara muncul di tengah sorotan publik terhadap anggaran tunjangan rumah DPRD Jabar.
Kritik yang berkembang bukan hanya soal besarannya, tapi juga menyangkut pertanyaan, rumah sebesar apa yang sebenarnya dibutuhkan para wakil rakyat?
Menjawab kritik itu, Iswara menegaskan DPRD Jabar siap dievaluasi. “Kami terbuka jika ada evaluasi terkait tunjangan perumahan ini, sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran,” kata dia menutup konferensi pers. (kom)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
