JABARNEWS | TASIKMALAYA – Peraturan Daerah yang berkaitan dengan jaringan optik belum terbentuk secara utuh, karena itu banyak penyedia jasa jaringan optik yang serampangan baik dalam mekanisme penyediaan hingga layanan terhadap masyarakat.
Karena itu, Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menilai Diskominfo Kabupaten Tasikmalaya belum mewujudkan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang akan mengelola fiber optik.
“Padahal, sejak dibangun fiber optik di daerah tersebut pembentukan BLUD sudah direncanakan,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Jabar, Diding Syaefudin Zuhri saat melakukan kunjungan kerja ke Diskominfo Kabupaten Tasikmalaya bersama pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Jabar, Selasa (13/8/2019).
Menurut Diding, pihaknya akan terus mendorong agar Diskominfo terlebih dulu membuat perencanaan yang matang sebelum mengajukan pembentukan BLUD.
“Sebab, tanpa adanya potensi pemasukan daerah, maka mustahil BLUD bisa dibentuk sehingga sampai saat ini Diskominfo belum mengajukan pembentukan BLUD,” ungkap Diding.
Kunjungan kerja tersebut membahas Raperda Jaringan Optik untuk mencari informasi Diskominfo Kabupaten dan Kota guna mendukung kebijakan tentang pengelolaan jaringan fiber optik diperlukan Perda untuk mengikat kabupaten/kota agar seluruh jaringan disetiap kabupaten/kota dapat terintegrasi.
“Paling tidak konsep dasar Smart City yang didukung infrastruktur sudah ada,” ucapnya.
Sementara, Kepala Diskominfo Kabupaten Tasikmalaya, Nia Kurniati mengatakan Diskominfo sudah memiliki Network Operation Center (NOC). NOC tersebut untuk mengakomodir penyedia jaringan di beberapa kecamatan.
“Kita tidak memiliki anggaran untuk pembelian alat. Alat untuk memperbaiki jaringannya saja mencapai Rp450 juta. Itupun dalam kondisi jika ada gangguan, kami menyewa seperangkat alat untuk perbaikan,” tandasnya. (Red)
Jabar News | Berita Jawa Barat
