Di sisi lain, lembaga legislatif tersebut mulai bersiap mengikuti kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM) yang tengah digagas pemerintah, termasuk kemungkinan penerapan kerja dari rumah (WFH).
Ia menilai mekanisme rapat daring bukan hal baru, mengingat pengalaman selama pandemi telah membuktikan efektivitasnya, kecuali untuk agenda penting seperti rapat paripurna.
Penghematan juga diterapkan dalam operasional kantor. Penggunaan listrik, penerangan, hingga pendingin ruangan dibatasi, terutama di luar jam kerja, guna menekan beban pengeluaran daerah.
Ono menegaskan, kebijakan ini bukan sekadar langkah administratif, melainkan bentuk komitmen politik agar belanja daerah lebih tepat sasaran.
Fokus utama, kata dia, adalah melindungi masyarakat dari risiko munculnya kelompok miskin baru di tengah ancaman krisis energi. (ant)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
