“Apabila ada masyarakat miskin yang memerlukan bantuan, tetapi tidak memiliki BPJS atau tidak tertera sebagai PBI, maka segera daftarkan dan gunakan UHC,” katanya.
Ia menyebut kapasitas fiskal daerah masih cukup kuat untuk menjamin keberlanjutan program UHC di Kota Bandung. Dengan kondisi tersebut, pemerintah kota memastikan pembiayaan jaminan kesehatan tetap berjalan optimal.
“Dengan kelulusan fiskal yang masih cukup, kita bisa memberikan UHC yang baik kepada masyarakat,” ujar Farhan.
Pemkot Bandung menempatkan UHC sebagai instrumen utama perlindungan sosial di sektor kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan, agar tetap memperoleh akses layanan tanpa hambatan administratif maupun finansial. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
