JABARNEWS | JAKARTA – Pemerintah bersama DPR sepakat untuk kaji ulang sistem pilkada langsung. Bahkan Partain Keadilan Sejahtera (PKS) setuju bila Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali lewat Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan alasan biar hemat.
“Alasan kita pilih Pilkada lewat DPRD karena ini pilihan yang lebih kecil mudaratnya. Dalam Konteks saat ini dengan kelemahan anggaran pemerintah,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Al Muzzamil Yusuf di kawasan Senayan seperti dilansir dari detik.com pada Selasa (10/4/2018).
Selain itu, sistem pilkada tak langsung menurut Muzzamil lebih mudah untuk diawasi. Praktik politik uang di antara anggota DPRD bisa dipantau lebih maksimal.
“Mengawasi sekian juta pemilih siapa yang mau tangkap money politic? Satu juta orang dikasih uang, gula, macam-macam. Tapi kalau DPRD, anda hanya mantau 100 orang,” jelas anggota DPR yang duduk di Komisi II itu.
Muzzamil pun mendorong wacana pengkajian ini dilakukan secepatnya. Sebab, Pilkada Serentak akan kembali diselenggarakan pada 2020.
Hal ini untuk menghindari transaksi untung-rugi di antara parpol-parpol yang duduk di koalisi pemerintahan mendatang. “Momentum sekarang tepat karena pemenang 2019 itu belum jelas siapa partainya, siapa fraksinya,” tandas Muzzamil. (Yfi)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
