Ade menyebut lahan untuk proyek tersebut telah tersedia dan dimiliki masyarakat yang siap dibebaskan.
Selain itu, berkembang pula wacana pembukaan pintu tol baru di sekitar lokasi hunian untuk mempermudah mobilitas pekerja sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas di Cibitung.
Meski begitu, realisasi proyek masih memerlukan sejumlah tahapan lanjutan. Pemerintah pusat akan menghitung detail kebutuhan anggaran dan menentukan model pembiayaan.
Pemerintah daerah, kata Ade, berperan memfasilitasi, termasuk dalam kemudahan perizinan.
Sebelumnya, rencana rumah susun buruh telah dibahas Kementerian PKP bersama Kementerian Ketenagakerjaan serta perwakilan serikat pekerja.
