“Gagasan ini pernah bergulir dan ditolak oleh dewan. Sekarang tiba-tiba muncul lagi. Saya pribadi enggak setuju. Engga tahu kalau dewan yang lain. Bagaimanapun, obligasi ini akan menjadi hutang daerah. Jawa Barat hari ini sudah punya hutang Rp3,8 triliun ke pusat. Kalau obligasi ini terbit dan nilainya betul ditargetkan Rp2 triliun. Praktis utang kita nanti hampir Rp6 triliun,” kata Daddy, Minggu (9/7/2023).
Dia berharap, Ridwan Kamil dapat mempertimbangkan rencana tersebut. Terlebih masa jabatannya sebagai gubernur tidak lama lagi akan berakhir dan tentunya bakal menjadi pekerjaan tambahan yang harus diperhatikan oleh penggantinya kelak, dari hasil kontestasi pemilihan gubernur (Pilgub) di November 2024 mendatang.
“Padahal ini sudah di ujung pemerintahan Ridwan Kamil. Mbok ya harus dipikirkan ulang,” ucapnya.
Mengenai rencana penerbitan obligasi tersebut yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur penunjang BIJB dan rumah sakit, dia menyampaikan tidak seharusnya BUMD selalu dimanjakan. Menurutnya, BIJB sejatinya harus mencari celah sendiri agar dapat bertahan dan jangan melulu bergantung atau bertopang dari APBD.
Demikian pula rumah sakit, dimana menurutnya masih banyak skema lain yang dapat dilakukan selain berhutang. Salah satunya melalui kolaborasi dengan investor swasta, dalam pembangunan infrastruktur kesehatan di Jawa Barat.
