Meski demikian, Jaenal mengatakan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan Komisi D terhadap dapur MBG di wilayah Ciamis belum seluruhnya dilaporkan kepada BGN.
DPRD berencana segera berkoordinasi dengan lembaga tersebut untuk menyampaikan data lengkap hasil monitoring.
Ia menjelaskan, sebagian dapur yang ditemukan belum memenuhi standar, terutama belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Kedua syarat itu menjadi komponen penting dalam operasional dapur yang melayani program pemenuhan gizi masyarakat.
“Hasil monitoring belum semuanya kami kirimkan. Dalam waktu dekat laporan lengkap akan disampaikan ke BGN,” ujarnya.
