“Tapi kalau misal tindakannya berupa pidana, misal ada pemalsuan. Prosesnya bukan di internal di kami. Kami sesuaikan dengan ketentuannya,” kata Wahyu.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai langkah strategis untuk menciptakan PPDB yang transparan, bersih, dan akuntabel. Salah satunya adalah dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar yang terdiri dari TNI-Polri dan Kejaksaan.
Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menekankan bahwa penandatanganan komitmen bersama terkait PPDB 2024 adalah bagian dari semangat bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat.
“Pendidikan memegang peranan kunci membentuk generasi tangguh, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, sebagai pemerintah memiliki tanggungjawab yang besar, memastikan bahwa proses ini berlangsung dengan lancar, adil, dan merata bagi semua warga Jawa Barat,” ujar Bey di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Rabu (8/5). (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
