Merespons kondisi tersebut, selain Satgas Anti-Premanisme, Pemkab Karawang juga membentuk Satgas Khusus Ketenagakerjaan, dengan tujuan menciptakan sistem kerja yang bersih, transparan, dan bebas pungli.
“Kami ingin Karawang jadi pelopor dalam reformasi sistem ketenagakerjaan,” tambah Aep.
Langkah ini sejalan dengan upaya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, yang menargetkan Jawa Barat bebas dari aksi premanisme pada tahun ini. Dedi menyebutkan bahwa aksi preman kini bukan hanya meresahkan, tapi juga mengandung unsur intimidasi dan perusakan oleh oknum LSM dan ormas.
“Ada peristiwa di Bekasi, sekuriti diintimidasi dan kantor dinas dilempari lumpur. Ini tidak bisa ditoleransi,” kata Dedi. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
