Selain itu, DPRD Jabar juga mengkritisi lemahnya pengawasan kualitas makanan serta efektivitas penggunaan anggaran. Hingga awal September, realisasi belanja MBG sudah menembus Rp15,7 triliun, namun kualitas pelaksanaan dinilai masih jauh dari ideal.
“Kalau dana terserap tapi kualitas makanannya membahayakan, itu bukan keberhasilan. Kita tidak boleh terjebak pada pencapaian angka, tapi mengabaikan keselamatan anak-anak,” kata politisi PKS itu.
DPRD Jabar mendorong keterlibatan ahli pangan dan gizi serta kerja sama lintas sektor dengan Dinas Kesehatan daerah untuk memperkuat kontrol kualitas menu MBG.
“Ini tidak bisa hanya mengandalkan vendor. Harus ada tim quality control yang bekerja secara reguler dan independen. Ini soal standar kesehatan, bukan sekadar penyediaan makanan massal,” tegas Iwan.
Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya orang tua siswa, agar aktif melaporkan jika menemukan makanan MBG yang tidak layak konsumsi.
