Bagi Dedi, kawasan yang dijadikan lokasi pelantikan itu bukan sekadar latar simbolik. Wilayah tersebut berada dalam wewenang Pemprov Jabar, dan kondisi buruknya mencerminkan wajah birokrasi yang pasif.
Ia mengajak para pejabat berhenti bersembunyi di balik alasan kewenangan.
“Saya bilang, jangan ngomong pekerjaan, jangan ngomong kewenangan. Ini wilayah provinsi Jawa Barat, yuk kita benahi rame-rame,” serunya.
Dedi menegaskan, peran birokrat bukan hanya sebagai pengatur kebijakan, melainkan juga sebagai penggerak perubahan.
