“Pembelanjaan juga sangat bagus. Bahkan tertinggi. Artinya, uang beredar di masyarakat cukup besar, namun Jabar masih memiliki cadangan sekitar 10–11 persen. Ini penting jika sewaktu-waktu diperlukan untuk penanganan bencana atau kebutuhan mendesak lainnya,” jelasnya.
Tito menekankan bahwa belanja pemerintah daerah harus menjadi penggerak utama roda ekonomi lokal. Ia juga menyoroti pentingnya peran kepala dinas dalam memastikan percepatan pelaksanaan program APBD.
“Belanja itu tanggung jawab kepala dinas. Harus dicek, mana kadis yang lincah, mana yang lambat,” tegasnya.
Capaian ini menambah daftar keberhasilan Gubernur Dedi Mulyadi, yang selama ini dikenal dengan pendekatan efisien dan transparan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kinerja ini diyakini memberi dampak langsung terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
