DaerahDPRD Jabar

Menguak Sederet Kontroversi Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

×

Menguak Sederet Kontroversi Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady menguak sederet Kontroversi Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Istimewa).
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady menguak sederet Kontroversi Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Istimewa).

“TOD Halim merupakan satu-satunya stasun elevated. Dengan luas sekitar 7,5 hektare, stasiun yang sangat menarik karena berada di perbatasan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Stasiun ini diharapkan juga menjadi stasiun terpadu yang akan menjadi salah satu stasiun wisata,” tuturnya.

Baca Juga:  Tegaskan Tak Punya Wewenang Tentukan Capres dan Cawapres, Presiden Jokowi: Saya Bukan Pak Lurah!

KCJB diharapkan menjadi kebanggaan masyarakat. Kontribusi KCJB juga tidak sedikit. Hingga akhir Desember 2021 saja sudah Rp3 triliun lebih. Halim saja bisa Rp1,5 triliun untuk pembebasan lahan.

KCJB dari DKI akan melintasi 8 kota/kabupaten di Jawa Barat. Konsekuensinya, pasti akan menggunakan lahan. Namun, bangunan TOD akan sangat memperhatikan heritage di sekitarnya.

Baca Juga:  Didatangi Para Buruh di Jabar, Ridwan Kamil: Saya Tidak Punya Kewenangan untuk Mengubah UMK

Selain itu, tentu sangat diharapkan agar pembangunan trase double track sepanjang 142,3 km itu tidak lantas mengorbankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Jabar.

Baca Juga:  Bulan September, Kota Bandung Targetkan Vaksinasi Warga Capai 70 Persen

KCJB dengan kecepatan 350 km/jam hanya bisa melintas di jalur Karawang-padalarang. Sesungguhnya ada dua tipe KCJB. Tipe pertama dari TOD Halim langsung ke TOD Padalarang.

Pages ( 3 of 4 ): 12 3 4

Tinggalkan Balasan