Menguak Sederet Kontroversi Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady menguak sederet Kontroversi Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Istimewa).

JABARNEWS | BANDUNG – Kontroversi sempat menyeruak terkait pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Bukan hanya terkait proses pembangunannya, pro-kontra juga dikaitkan dengan namanya.

Pada masa-masa awal pembangunannya, nama yang digaungkan adalah Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Belakangan, nama KCIC lebih dilekatkan pada perusahaan patungan Indonesia-China itu.

Baca Juga:  Sediakan Ruang Publik bagi Anak Muda, Ini Pesan Ridwan Kamil untuk Seluruh Wali Kota di Indonesia

Pada rencana awal yang diluncurkan, ada empat transit oriented develompent (TOD). Dari keempatnya, satu berada di DKI Jakarta, yakni Halim dan tiga di Provinsi Jawa Barat, yakni di Karawang, Walini, dan Tegalluar.

“Dalam perkembangannya, TOD Walini ditunda lebih dahulu. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai Padalarang lebih pas daripada Walini. Hanya saja, salah satu syaratnya untuk mengoptimalkan TOD Padalarang adalah harus ada feeder dari Kebon Kawung serta melayani Bandung dan Cimahi,” kata Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady kepada JabarNews.com, Selasa (25/1/2022).

Baca Juga:  Terkendala Pandemi, DPRD Kota Bandung Minta Sektor Pendidikan Tetap Jadi Prioritas

Padahal, di kawasan Walini sudah beredar banyak pihak yang berusaha membebaskan lahan. Hal itu bisa dipahami mengingat rencana awal di TOD Walini pada awalnya akan dikembangkan menjadi alternatif pengganti Ibu Kota Jawa Barat.

Baca Juga:  DPRD Jabar Setujui APBD Perubahan TA 2018