“Mekanisme ini menciptakan check and balance di masyarakat, sehingga mereka bisa saling mengingatkan siapa yang berhak dan siapa yang tidak,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, pemerintah juga menyiapkan Kartu Kesejahteraan Sosial untuk mengintegrasikan seluruh bantuan, mulai dari bansos, KIP, hingga bantuan lainnya. Dengan kartu ini, setiap keluarga bisa terlihat jelas bantuan apa saja yang diterima.
Presiden, kata Gus Ipul, menekankan agar bansos tidak dikurangi, melainkan dialihkan kepada keluarga yang lebih berhak, termasuk di daerah seperti Bandung, Cirebon, Sumedang, Bogor, Cimahi, dan Bekasi.
Selain penguatan bansos, pemerintah juga mengembangkan sekolah rakyat sebagai bagian dari layanan sosial dasar. Tahun ini, jumlah sekolah rakyat diperkirakan mencapai 165 titik dengan sekitar 16 ribu siswa.
Konsepnya berbeda dengan sekolah umum karena sejak awal siswa diarahkan sesuai bakat dan talenta, bukan semata prestasi akademik.
