JABARNEWS | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka suara terkait Peraturan Daerah (Perda) tentang lesbian, gay, bisexual, dan transgender (LGBT) di Kabupaten Garut.
Menurut Ridwan Kamil, terkait Perda LGBT itu biasanya ada review dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).
“Kemendagri lebih punya kewenangan dalam mereview perda-perda, karena banyak perda Jawa Barat produk pemprov yang kalau sudah di Kemendagri juga ada evaluasi,” kata Ridwan Kamil, Senin (17/7/2023).
Dia menjelaskan, kewenangan Perda LGBT tersebut bukan di provinsi tapi ada di Kemendagri.
Ridwan Kamil menyebutkan bahwa jika dilihat dari hukum formalnya, tidak selalu daerah melakukan kebijakan yang sifatnya tidak ada cantolnya dari pusat.
