Saat ini, Pemkab Garut hanya mampu memberikan bantuan stimulan sebesar Rp15 juta per rumah, yang masih jauh dari kebutuhan ideal sekitar Rp25 juta untuk perbaikan rumah yang layak. Oleh karena itu, keterlibatan perusahaan dalam program ini menjadi sangat penting.
Pemkab Garut berharap perusahaan di wilayahnya dapat mengalokasikan dana CSR untuk membantu perbaikan rutilahu. Selama ini, kontribusi sektor swasta masih perlu didorong agar lebih optimal dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Peran aktif perusahaan diperlukan untuk mendukung pemerintah daerah menyelesaikan masalah rutilahu ini,” tambah Nurdin.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut Ahmad Mulyana mengungkapkan bahwa jumlah rutilahu yang belum tertangani masih 27.590 unit. Pada tahun 2024, pemerintah daerah baru bisa menangani 880 unit rumah. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
