Daerah

Orang Tua Diminta Bijak Memilih Jalur SPMB, DPRD Tegas Tolak Surat Rekomendasi

×

Orang Tua Diminta Bijak Memilih Jalur SPMB, DPRD Tegas Tolak Surat Rekomendasi

Sebarkan artikel ini
Orang Tua Diminta Bijak Memilih Jalur SPMB, DPRD Tegas Tolak Surat Rekomendasi
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono (kiri), bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Edy Suparjoto (kanan), saat berbincang santai membahas SPMB 2025 dalam Podcast Basa Basi Pokja PWI Kota Bandung, Selasa (27/5/2025).

 

JABARNEWS| BANDUNG – Menjelang tahun ajaran baru 2025, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono, mengingatkan para orang tua untuk tidak tergesa-gesa memilih sekolah bagi anak. Ia mengajak masyarakat agar membaca aturan sistem penerimaan murid baru (SPMB) dengan saksama, dan menyesuaikan pilihan jalur dengan kondisi anak serta tak tergoda mencari jalan pintas lewat surat rekomendasi.

“Setiap jalur ada kuotanya, ada konsekuensinya. Jangan sampai salah langkah hanya karena kurang informasi,” tegas Iman dalam Basa Basi Podcast Pokja PWI Kota Bandung, Selasa (27/5/2025).

SPMB Gantikan PPDB, Tapi Jangan Terkecoh

Pemerintah mulai memberlakukan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) melalui Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 sebagai pengganti PPDB. Meski istilah berubah, banyak mekanisme di dalamnya tetap serupa.

Iman meminta para orang tua memahami perubahan istilah ini, karena pemahaman yang lemah bisa berujung pada kesalahan jalur pendaftaran.

Empat Jalur, Empat Strategi

Pemerintah Kota Bandung menetapkan empat jalur dalam SPMB 2025, masing-masing dengan kuota berbeda:

Jalur

1,Domisili: 40%

2.Afirmasi: 30%

Baca Juga:  Kampung Narkoba Desa Nagur Digerebek Polres Serdang Bedagai, Sembilan Pria Diamankan

3.Prestasi: 25%

4.Mutasi: 5%

Iman mengimbau para orang tua agar menentukan jalur berdasarkan pemahaman terhadap aturan, bukan asumsi atau dorongan emosional.

“Saya berharap orang tua ya duduk sejenak lah, rehat sejenak untuk memikirkan anak paling tidak tiga tahun ke depan. Karena kita paham orang tua mungkin pada sibuk ya dengan urusannya kerja dan lain-lain. Tapi ini kan nggak bisa diulang. Ada timeline-nya, ada batasan waktunya,” ujarnya.

Tolak Surat Rekomendasi, DPRD Siap Advokasi

Iman menyoroti praktik penggunaan surat rekomendasi dari pihak tertentu dalam proses penerimaan siswa. Ia menyatakan sikap tegas untuk menolaknya.

“Rekomendasi itu seharusnya tidak boleh ada. Karena pintu masuknya semua sudah ada, buat apa rekomendasi lagi,” tegasnya.

 

Ia juga memastikan DPRD akan hadir mendampingi masyarakat yang mengalami kendala, asalkan melalui jalur normatif.

“Kita berharap ketika masyarakat ada yang tidak puas, ada keluhan, ya segera sampaikan. Colek aja abdi (saya-red), Insya Allah kita akan advokasi,” lanjutnya.

 

“Jadi advokasi temen-temen di Komisi IV untuk memastikan semuanya normatif dulu. Karena ini mumpung belum proses jalur online-nya,” tambahnya.

Baca Juga:  Edwin Senjaya Berikan Tausiah Kepada Warga Pungkur

Disdik Bandung Gencarkan Sosialisasi

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung mulai mensosialisasikan sistem SPMB pada 5 Mei 2025. Sekretaris Disdik, Edy Suparjoto, menegaskan bahwa pihaknya menjadikan sosialisasi sebagai langkah awal sebelum memulai proses pendataan calon murid baru.

“Kami sudah melakukan sosialisasi. Mei tanggal 5 itu kami sudah melakukan persiapan mulai dengan pendataan. Nah, persiapan sosialisasi ini sangat penting,” jelasnya.

Disdik menyebarkan informasi SPMB melalui berbagai kanal, termasuk laman resmi https://spmb.bandung.go.id, serta menyelenggarakan pertemuan langsung di seluruh kecamatan dan wilayah kota. Ini untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan informasi secara merata.

“Sampai minggu kemarin itu seluruh kecamatan atas edaran Pak Sekretaris Daerah bersama-sama aparat kewilayahan dan sekolah yang ada di wilayah kecamatan sudah melakukan sosialisasi secara masif,” jelas Edy.

Disdik juga melibatkan Dinas Sosial serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memberikan layanan terpadu dalam pelaksanaan SPMB.

Pastikan Anak Miskin Bisa Sekolah

Iman menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan warga miskin. Ia menuntut pemerintah kota menjamin anak-anak dari keluarga tidak mampu, khususnya yang terdaftar dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), bisa mengakses pendidikan.

Baca Juga:  DPRD: Maksimalkan Fungsi 200 CCTV di Kota Bandung

“Berapapun jumlah warga miskin yang masuk dalam DTKS, pokoknya dia harus sekolah dan Pemerintah Kota Bandung harus menjamin itu,” ujarnya penuh penekanan.

Bijak Memilih, Pahami Aturan, Hindari Masalah

Iman menutup pernyataannya dengan pesan agar masyarakat tidak terpaku pada satu jalur. Ia menyadari tidak semua siswa bisa lolos lewat jalur sesuai keinginan. Oleh karena itu, ia meminta orang tua menyusun strategi dan memahami konsekuensi dari setiap pilihan.

“Semua harus memahami, tidak mungkin semua masuk melalui jalur yang tersedia. Artinya itu ada pilihan dan kuota, setiap pilihan ada konsekuensi,” ujarnya.

Iman berharap masyarakat menjadikan SPMB 2025 sebagai proses yang transparan dan adil. Ia mengajak semua pihak untuk menghindari jalan pintas dan segera mencari bantuan resmi jika menghadapi kendala.

“Saya berharap dan mengimbau supaya tidak ada lagi rekomendasi yang akhirnya menyulitkan semua pihak,” tutupnya.(Red)