Sekitar 20 kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) direncanakan akan dipindahkan ke pusat pemerintahan baru, termasuk Sekretariat Daerah, BKPSDM, Badan Kesbangpol, BPBD, Bappeda, Diskominfo, DPMPTSP, Diarpus, Disdukcapil, dan Disparbud.
Selain itu, terdapat pula kantor OPD lainnya seperti Diskop UMKM, Disperindag, DP3A, Disdalduk KB, Dinsos, Disnaker, DKPP, Satpol PP Kota Bogor, DLH, dan DPUPR yang masih dipertimbangkan untuk dipindahkan.
Namun, Rudy menyebut bahwa DPUPR dan DLH masih dalam pertimbangan karena adanya peralatan berat seperti truk-truk dan alat berat di kantornya.
Pada pertengahan 2023, Pemkot Bogor telah mengajukan anggaran sekitar Rp200 miliar hingga Rp250 miliar ke Pemerintah Pusat, namun belum mendapatkan jawaban sehingga mencari alternatif lain.
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menargetkan proyek pembangunan pusat pemerintahan baru selesai pada tahun 2028 dengan pentingnya sinergi dengan pengembang lokal serta integrasi perencanaan.
Bima Arya juga mengusulkan alokasi anggaran secara bertahap selama tiga tahun untuk memulai pembangunan pada tahun depan. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
