JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan klarifikasi terkait doxing terhadap Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) sekaligus aktivis demokrasi, Neni Nur Hayati, yang mencuat usai unggahan Diskominfo Jabar di Instagram soal anggaran belanja media.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan tidak ada niat menyudutkan atau melakukan doxing terhadap Neni.
“Ya bagi kami nggak ada persoalan, tapi yang jelas, tidak ada sedikitpun niat kami untuk menyudutkan, untuk doxing tidak ada. Kami jamin itu tidak ada,” kata Herman dikutip dari RRI, Selasa (22/7/2025).
Isu dugaan doxing ini muncul setelah akun resmi Diskominfo Jabar seperti @jabarprovgoid, @humas_jabar, dan @jabarsaberhoaks mengunggah konten yang membahas soal anggaran belanja media.
Unggahan itu kemudian memicu reaksi publik, termasuk dari Neni Nur Hayati yang melayangkan somasi.
