JABARNEWS | BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar bekerja dari rumah atau work from home (WFH) secara penuh setiap Kamis sepanjang 2026.
Kebijakan ini diambil setelah simulasi WFH pada November–Desember 2025 dinilai efektif memangkas biaya operasional perkantoran.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menerbitkan surat edaran yang mengatur penerapan WFH 100 persen bagi seluruh perangkat daerah mulai tahun ini.
Kebijakan WFH tersebut berlaku untuk semua ASN, dengan pengecualian unit layanan publik.
“Kecuali perangkat daerah yang pelayanan publik, seperti di rumah sakit dan sekolah,” ujar Dedi saat dihubungi awak media, Minggu, 4 Desember 2025.
