Asep turut menyinggung potensi pajak air tanah serta kontribusi perusahaan di Kabupaten Bekasi yang mencapai sekitar 7.800 entitas. Ia menyebut nilai ekonomi yang mengalir ke pemerintah pusat mencapai Rp 46 triliun.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Ingatkan Sampah Pasar Caringin Tanggung Jawab Pengelola, Bisa Terjerat Hukum
Pemerintah daerah, lanjut dia, akan menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna mengupayakan peningkatan dana bagi hasil (DBH) serta Dana Alokasi Umum (DAU).
“Kami petakan semua potensi, dari infrastruktur hingga jumlah sekolah, untuk memperkuat basis perhitungan anggaran,” ujarnya.
Asep menegaskan, optimalisasi berbagai sumber pendapatan menjadi kunci agar pemerintah daerah tetap mampu menjaga keberlanjutan tenaga PPPK di tengah tekanan efisiensi anggaran. (war)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
