JABARNEWS | BANDUNG – Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Bandung untuk membahas evaluasi PPDB Zonasi, Kurikulum Merdeka, dan Asesmen Nasional.
Anggota Komisi X menyoroti sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan tersebut, seperti ketimpangan kualitas guru, fasilitas pendidikan di daerah 3T, dan kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta.
PPDB Zonasi yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan juga menjadi fokus diskusi. Komisi X mencatat permasalahan seperti manipulasi data alamat, ketimpangan kapasitas sekolah, dan tantangan transportasi di zona tertentu.
“Kurikulum ini bertujuan memberikan kebebasan kepada sekolah, guru, dan siswa, tetapi tantangan seperti ketimpangan kualitas guru, fasilitas pendidikan di daerah 3T, serta kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta masih harus diatasi,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah dalam keterangan yang diterima, Kamis (21/11/2024).
Selain itu, ada kekhawatiran mengenai orientasi kurikulum ini, yang dinilai kurang mendalam dalam membekali siswa dengan keahlian spesifik. Metode pembelajaran berbasis proyek juga dianggap belum sepenuhnya sejalan dengan sistem seleksi masuk perguruan tinggi.
