“MBG menjadi pasar bagi petani. Petani dapat menjual langsung kepada penyedia jasa MBG sehingga melahirkan harga yang relatif kompetitif dan menguntungkan kedua belah pihak,” kata KDM.
Ketiga, pelibatan sekolah menjadi bagian penting dalam mendukung ketersediaan bahan baku MBG. Sekolah didorong untuk mengembangkan kegiatan produktif seperti memelihara ayam, menanam sayuran, pisang, hingga padi sebagai bagian dari proses pembelajaran.
“Jika itu berjalan, uang program MBG akan beredar dari tangan ke tangan masyarakat. Ini akan melahirkan daya dukung dan daya dorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,” ujarnya.
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam program MBG telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Regulasi tersebut memperjelas peran pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung keberhasilan program.
“Keberhasilan program hanya dapat dicapai jika pusat dan daerah memahami perannya masing-masing. Pelaku utama memang BGN, tetapi bupati, camat, kepala desa, kepala dinas, dan gubernur semua terlibat,” ujar Zulkifli.
