Hermansyah mengklam pembangunan pagar laut tersebut telah mengacu pada dasar hukum yang jelas, yakni Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 032/Kep.299-BPKAD/2023 tertanggal 29 Mei 2023, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 45/PEM.04.04/BPKAD tertanggal 23 Juni 2023.
Namun, Hermansyah mengungkapkan bahwa izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk proyek ini masih dalam proses, karena kewenangan tersebut berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam perjanjian kerja sama, PT TRPN bertanggung jawab atas berbagai aspek sosial dan lingkungan. Di antaranya adalah merelokasi rumah, warung, atau aset warga yang terdampak, serta merehabilitasi bangunan milik pemerintah yang terkena dampak pembangunan.
“Selain itu, pihak perusahaan juga harus menjaga ekosistem mangrove yang terdampak, merancang penataan kawasan PPI Paljaya, serta memberikan kontribusi jangka panjang untuk pengelolaan kawasan tersebut,” jelas Hermansyah.
Proyek ini mencakup sejumlah pekerjaan, seperti pembangunan jalan akses sepanjang 600 meter dengan lebar 10 meter, penataan sosial bagi masyarakat terdampak, dan pembangunan 50 kios UMKM.
Selain itu juga penanaman mangrove seluas satu hektare, penyusunan master plan kawasan PPI Paljaya, serta pembangunan sempadan alur.
Sebelumnya, pagar laut sepanjang dua kilometer ini terlihat di pesisir Desa Segarajaya. Pagar tersebut terbuat dari bambu yang tersusun rapi hingga ke area laut, dengan beberapa titik yang telah diuruk hingga menyerupai daratan. Selain itu, empat ekskavator tampak berada di lokasi, meskipun belum beroperasi. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
