Platform ini mempertemukan pemerintah desa dengan pelaku UMK lokal, agar proses belanja desa lebih terbuka dan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat sekitar.
“Dengan adanya program ini, diharapkan Purwakarta dapat menjadi laboratorium perubahan yang sukses memberikan dampak positif maksimal bagi perekonomian desa. Selain itu, diharapkan pula dapat menjadi percontohan pengadaan digital bagi ribuan desa lainnya di Jawa Barat,” ujar Agung dalam sambutannya.
Agung juga mengapresiasi Pemprov Jawa Barat yang telah mempercayakan Purwakarta sebagai daerah percontohan.
Menurutnya, sistem digital ini membantu desa mengelola anggaran dengan lebih efektif dan bisa diawasi secara transparan.
Sementara itu, perwakilan dari Biro PBJ Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa digitalisasi pengadaan desa ini sejalan dengan aturan PBJ Desa.
