JABARNEWS | BANDUNG – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Barat mendesak segera digelarnya Kongres Percepatan atau Kongres Luar Biasa guna mengakhiri dualisme kepengurusan yang tengah terjadi. Konflik internal yang berkepanjangan dinilai telah merugikan organisasi dan mengancam soliditas serta kredibilitas PWI sebagai wadah profesional wartawan di Indonesia. Jika kongres tersebut digelar, PWI Jabar menyatakan siap mendukung dan berpartisipasi demi mengembalikan ketertiban organisasi.
Dampak Dualisme: Perpecahan Semakin Tajam
Perpecahan di tubuh PWI berimbas pada penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 dan HUT ke-79 PWI yang digelar di dua lokasi berbeda, yakni di Pekanbaru, Riau, dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ketidakjelasan kepemimpinan membuat acara yang seharusnya menjadi simbol persatuan justru mempertegas perbedaan.
Situasi ini juga berdampak pada absennya Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya dalam kedua acara tersebut. Ketidakhadiran mereka mengindikasikan bahwa perpecahan di tubuh PWI telah menjadi persoalan serius yang harus segera diselesaikan.
Ketua PWI Provinsi Jawa Barat, Hilman Hidayat, menegaskan pentingnya langkah cepat untuk mengakhiri konflik ini. “PWI harus mampu menyelesaikan permasalahan ini secara internal melalui mekanisme organisasi yang sesuai dengan konstitusi,” ujarnya, Senin (17/02/2025).
Solusi: Kongres Percepatan Sebagai Jalan Tengah
Sebagai langkah konkret, PWI Jabar mendorong percepatan pelaksanaan kongres sebagai solusi terbaik. Hilman menilai, forum ini dapat menjadi wadah rekonsiliasi sekaligus mengembalikan PWI ke jalurnya sebagai organisasi pers yang solid dan independen.
“Salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah mempercepat pelaksanaan kongres untuk menyatukan kembali organisasi,” katanya.
Menurutnya, dualisme kepemimpinan telah menimbulkan ketidakpastian di kalangan anggota. Jika dibiarkan berlarut-larut, situasi ini dapat semakin merusak kredibilitas PWI di mata publik dan pemangku kepentingan lainnya.
Menolak Intervensi Eksternal
Di tengah upaya penyelesaian konflik, PWI Jabar juga menegaskan sikapnya untuk menolak segala bentuk intervensi eksternal yang dapat memperburuk keadaan. Mereka meminta agar penyelesaian masalah ini tetap berada dalam ranah internal organisasi, tanpa campur tangan pihak luar yang berpotensi memperdalam perpecahan.
Selain itu, PWI Jabar menyerukan kepada seluruh anggota di berbagai daerah untuk tetap menjaga profesionalisme dan tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan tertentu yang dapat merusak citra organisasi.
Dukungan terhadap Dewan Pers
Sebagai bagian dari upaya penyelesaian, PWI Jabar juga mendorong Dewan Pers untuk berperan aktif dalam mediasi konflik ini. Keberadaan Dewan Pers dinilai sangat penting dalam memastikan bahwa PWI tetap menjadi organisasi yang independen dan bermartabat.
Hilman menegaskan, sikap yang diambil PWI Jabar semata-mata demi menjaga persatuan dan keberlanjutan organisasi. “Pernyataan ini semata-mata demi menjaga persatuan serta keberlanjutan PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia,” tutupnya.
Menjaga Marwah PWI
Perpecahan yang terjadi di tubuh PWI bukan hanya merugikan organisasi, tetapi juga mengancam kredibilitas profesi wartawan di Indonesia. Oleh karena itu, langkah percepatan kongres menjadi solusi yang paling rasional dan mendesak.
PWI Jabar berharap, melalui kongres ini, seluruh pihak dapat kembali bersatu demi menjaga marwah dan soliditas organisasi. Dengan demikian, PWI dapat terus menjalankan perannya sebagai pilar utama dalam dunia jurnalistik Indonesia.(RED)
