JABARNEWS │ BANDUNG – Pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sudah seharusnya ditingkatkan. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi III Jawa Barat, H. Sugianto Nanggolah, SH,MH.
Sebab, kata Sugianto, berkaca pada kasus yang terjadi di PT BPR Intan Jabar atau Bank Intan Jabar (BIJ) dan BJB, masalah kerap muncul karena kurangnya pengawasan.
Oleh sebab itu, pentingnya pengawasan terhadap BPR, terutama bagi BPR atau BUMD sektor keuangannya yang tengah bermasalah.
“Kami (Komisi III DPRD Jawa Barat) sudah meminta Biro BIA (BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan) agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap BPR , bukan saja BIJ tapi semua BPR yang ada di Jawa Barat,” tutur Sugianto Nanggolah, Bandung, Selasa (4/4/2023).
Hal yang perlu diingat lanjut Sugianto Nanggolah mengatakan, BPR dan BUMD sektor keuangan di Jawa Barat menjadi contoh daerah lain. Namun, disayangkan karena lemahnya pengawasan muncul masalah BIJ dan BJB di Kabupaten Pangandaran.
