Menurutnya, banyak studi tur yang justru dilakukan ke luar provinsi hingga menghabiskan biaya jutaan rupiah, yang dinilai tidak relevan dengan kondisi ekonomi sebagian besar keluarga murid.
“Apabila studi tur berdampak pada pembiayaan yang berat bagi orang tua, terutama dari kalangan menengah ke bawah, maka itu yang kami larang,” tegasnya.
Kebijakan ini sempat memicu reaksi dari sejumlah pelaku usaha pariwisata di Jawa Barat, yang menggelar aksi protes ke Gedung Sate menuntut pencabutan larangan studi tur.
Menanggapi hal itu, Herman menyatakan bahwa Pemprov Jawa Barat tetap menghargai setiap aspirasi dan kritik yang disampaikan masyarakat.
“Kami menghargai penyampaian aspirasi itu. Setiap warga negara punya hak menyampaikan saran dan kritik. Tentu akan kami dalami dengan cermat,” tandasnya. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
