JABARNEWS | BANDUNG — Sebanyak 351 kepala sekolah negeri di Kota Bandung menorehkan tanda tangan mereka di atas materai, bukan untuk sekadar memenuhi protokol, melainkan sebagai bentuk ikrar bersama: melawan segala bentuk kecurangan dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025.
Langkah ini menjadi sinyal tegas bahwa dunia pendidikan Kota Bandung tidak ingin lagi bermain dalam bayang-bayang manipulasi dan diskriminasi. Bertempat di Aula SMPN 2 Bandung, Selasa, 24 Juni 2025, suasana penandatanganan pakta integritas itu terasa seperti deklarasi moral yang tak bisa dianggap enteng.
Kepala Sekolah Diminta Jadi Garda Terdepan Integritas
Dalam acara tersebut, 351 kepala sekolah negeri yang terdiri dari 1 kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), 5 kepala TK, 270 kepala SD, dan 75 kepala SMP secara serempak menandatangani dokumen pakta integritas yang memuat sembilan poin krusial.
Tujuannya jelas: menciptakan lingkungan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Tak hanya sekadar janji di atas kertas, tetapi komitmen nyata untuk membawa perubahan dalam proses SPMB yang selama ini kerap diwarnai kontroversi.
DPRD Apresiasi Langkah Tegas Dunia Pendidikan
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Elton Agus Marjan, hadir langsung dalam momen penting itu. Ia menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen para kepala sekolah yang berani berdiri di barisan depan untuk menegakkan keadilan pendidikan.
“Dengan telah ditandatanganinya pakta integritas ini, mudah-mudahan tidak ada lagi warga yang merasa dizalimi dalam mengikuti pelaksanaan SPMB di Kota Bandung. Maka ini menjadi tugas kita bersama untuk memastikan sejauh mana kualitas layanan pendidikan dapat berjalan sesuai yang diharapkan,” tegas Elton.
Lebih lanjut, Elton menyampaikan bahwa penandatanganan ini juga menjadi pengingat moral bagi setiap kepala sekolah untuk tetap berada di jalur profesionalitas. Menurutnya, kepala sekolah adalah pemimpin yang harus memberi contoh, terutama dalam hal kejujuran dan keadilan.
Persepsi Sekolah Favorit: Masalah Lama, Tantangan Baru
Meski sudah berulang kali ditegaskan bahwa seluruh sekolah negeri memiliki standar yang sama, masyarakat masih terjebak dalam persepsi adanya sekolah “favorit”. Elton tidak menampik bahwa hal ini menjadi tantangan nyata yang harus segera dituntaskan.
“Penilaian sekolah favorit itu hanya persepsi masyarakat saja, karena dari pandangan kami sebagai pelaksana pemerintahan, sebetulnya tidak ada itu yang namanya sekolah favorit, karena sekolah manapun sama saja,” katanya.
Untuk mematahkan persepsi tersebut, Elton menekankan pentingnya pemerataan kualitas dan sarana-prasarana pendidikan. Menurutnya, jika seluruh satuan pendidikan memiliki kualitas dan fasilitas yang merata, maka label “favorit” akan hilang dengan sendirinya.
Bukan Seremonial, Tapi Komitmen Nyata
Penandatanganan pakta integritas ini bukan sekadar formalitas atau pencitraan belaka. Elton menyebutnya sebagai simbol sekaligus pengingat bagi seluruh kepala sekolah atas tanggung jawab yang mereka emban.
“Intinya bagaimana kita dapat menghadirkan keadilan juga kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaan SPMB Tahun 2025 di Kota Bandung, baik mereka yang mengikuti seleksi dari jalur zonasi, prestasi, afirmasi, maupun jalur seleksi lainnya,” ungkapnya.
SPMB 2025: Ujian Integritas Bagi Semua Pihak
Kini, setelah pakta integritas diteken, sorotan publik akan mengarah ke proses pelaksanaan SPMB 2025. Masyarakat berharap tak ada lagi kabar anak yang gagal masuk sekolah negeri hanya karena permainan kuota, pungutan liar, atau manipulasi data.
Dengan dukungan penuh dari DPRD Kota Bandung dan komitmen yang sudah dibangun bersama, publik menanti apakah integritas ini benar-benar dijalankan, atau kembali menjadi jargon musiman. Yang pasti, para kepala sekolah kini sudah memegang janji—dan publik tak segan menagihnya.(Red)
