JABARNEWS | BANDUNG BARAT – Unsur buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) akhirnya berkesempatan beraudiensi dengan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna dan menyampaikan tuntutannya.
Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan buruh meminta Aa Umbara untuk merealisasikan janji politiknya terkait kesejahteraan buruh. Selain itu, buruh meminta kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) 8,51 persen.
Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) KBB Dede Rahmat menjelaskan, poin utama dari pertemuan tersebut ialah menuntut janji politik Aa Umbara bersama Henky Kurniawan.
“Kami meminta realisasi janji bupati, yakni perumahan bagi buruh dan akomodasi bagi karyawan yang ada di KBB, dan sekretariat bagi serikat pekerja,” kata Dede di Ngamprah, Rabu (4/11/2020).
Dia menambahkan, buruh juga meminta Aa Umbara untuk mengoptimalkan peran tripartit, yang di dalamnya terdapat unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah.
“Kami juga meminta Dewan Pengupahan untuk menaikkan upah minimum di KBB pada tahun depan. Minimal naik 8,51 persen dari upah minimum saat ini,” katanya.
Aa Umbara mengakui, pertemuan bersama unsur buruh tersebut tidak membahas tentang omnibus law UU Cipta Kerja, melainkan lebih kepada pembahasan mengenai kesejahteraan buruh.
“Tadi para perwakilan buruh ingin segera terealisasikan terkait perumahan, terutama lokasinya berdasarkan di mana mereka bekerja, agar tidak jauh,” kata Aa Umbara.
Dia menyatakan, saat ini Pemkab Bandung Barat tengah berupaya merealisasikan seluruh tuntutan buruh. Termasuk di antaranya terkait upah minimum yang menjadi tuntutan.
“Kami berupaya, dengan semua pihak terkait, soal upah minimum ini nanti akan ada pertemuan selanjutnya,” pungkasnya. (Yoy)
