Meski belum ada keputusan konkret, Dedi menyatakan siap turun langsung mengikuti pembahasan lanjutan bersama pihak-pihak terkait dalam waktu dekat.
“Untuk membahas ini, mungkin pekan depan saya keliling,” ujarnya.
Wacana tukar guling BIJB Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara mencuat seiring besarnya beban fiskal yang harus ditanggung Pemprov Jabar untuk operasional dan penyertaan modal ke PT BIJB. Sejak 2014, pemerintah provinsi tercatat telah mengucurkan dana sekitar Rp1,72 triliun secara bertahap, dengan nilai yang bervariasi setiap tahunnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama munculnya opsi pertukaran aset, sebagai upaya mencari skema pengelolaan bandara yang lebih efisien dan tidak terus membebani keuangan daerah.
Hingga kini, Pemprov Jabar menegaskan tetap menunggu arah kebijakan dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lebih lanjut terkait masa depan BIJB Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara. (Red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
