Tekanan terhadap APBD juga datang dari kebutuhan pembiayaan operasional aset strategis daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sekitar Rp50 miliar per tahun untuk operasional Masjid Al Jabbar dan sekitar Rp100 miliar per tahun untuk subsidi operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Meski berada dalam tekanan fiskal, Dedi menegaskan anggaran pembangunan infrastruktur prioritas tidak dikurangi. Bahkan, alokasi anggaran infrastruktur disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Beban ini memang berat, tetapi anggaran pembangunan justru meningkat. Contohnya, alokasi jalan yang sebelumnya Rp3,5 triliun kini naik menjadi Rp4,5 triliun. Bukannya turun, tetapi naik, dan belanja prioritas lainnya juga meningkat,” katanya.
Untuk menutup celah anggaran akibat pembayaran proyek 2025, Dedi mengambil langkah pengetatan belanja dengan memangkas pos-pos nonprioritas. Kebijakan tersebut mencakup pengurangan fasilitas pejabat, efisiensi penggunaan listrik di gedung pemerintahan, serta pembatasan kegiatan seremonial.
Pada 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya akan menyelenggarakan dua kegiatan seremonial, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Menurut Dedi, kedua agenda tersebut dinilai memiliki nilai strategis terkait semangat kebangsaan dan identitas daerah.
