Keluhan senada disampaikan Nanang Hidayat, sopir angkot yang telah mengemudi selama dua dekade. Meski dirinya menerima kompensasi Rp 600.000, Nanang mengaku prihatin karena banyak rekannya tidak memperoleh hak serupa.
“Saya dapat, tapi saya heran kenapa banyak teman-teman saya tidak dapat. Padahal kami sama-sama tahu mereka itu sopir aktif dan sudah puluhan tahun di trayek ini,” ujarnya.
Nanang menilai kebijakan yang diumumkan gubernur seharusnya diiringi dengan pengawasan pelaksanaan hingga ke tingkat bawah.
“Kalau memang ini kebijakan Pak Gubernur, harusnya dikawal sampai tuntas. Jangan sampai yang kena dampak justru tidak menerima,” kata dia.
Para sopir mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera melakukan pendataan ulang serta mencairkan kompensasi bagi sopir yang belum menerima.
